Hai Cerdikawan? Tolong sebutkan ciri-ciri demokrasi terpimpin? Selain ciri-ciri demokrasi terpimpin, tolong sebutkan juga peristiwa penting yang terjadi saat era demokrasi terpimpin? Kalian pasti bingung ya jika baru datang sudah tiba-tiba ditanya seperti itu? Atau kalian memang sedang kebingungan mencari jawaban pertanyaan ciri-ciri demokrasi terpimpin? Nah, PinterKelas akan bagi tahu semua jawabannya di pembahasan kali ini. Namun seperti biasa sebelum masuk lebih jauh ke pembahasan ciri-ciri demokrasi terpimpin, kita simak dulu penejelasan di bawah ini!

Sistem Pemerintahan di Indonesia

Demokrasi terpimpin adalah sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia pada sekitar tahun 1959 sampai dengan 1966. Demokrasi terpimpin adalah sistem kepemerintahan yang segala langkah kebijakannya ditentukan oleh satu pihak, yakni oleh pihak pemerintah, secara spesifiknya oleh pemimpin negaranya. Maka selain pemimpin negara yang sedang menjabat, tidak ada yang diberi hak untuk menentukan segala macam urusan yang berkaitan dengan kepemerintahan. Selama kurang lebih satu dekade, negara Indonesia menerapkan sistem demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan Ir. Soekarno.

Selain demokrasi terpimpin, Indonesia memiliki sistem pemerintahan yang terus berubah dari waktu ke waktu:

1) Orde Lama (1950 sampai dengan 1959)

2) Demokrasi Terpimpin (1959 sampai dengan 1965)

3) Masa Transisi (1965 sampai dengan 1966)

4) Orde Baru (1966 sampai dengan 1998)

5) Era Reformasi (1998 sampai dengan sekarang)

ciri-ciri demokrasi terpimpin
Presiden Soekarno Berpidato. Foto oleh cnnindonesia.com

Ciri-Ciri Demokrasi Terpimpin

Berikut merupakan pejabaran tentang ciri-ciri demokrasi terpimpin, antara lain:

1) Dominasi atas Kekuasaan Pemimpin Negara

Pada saat era kepemerintahan Ir. Soekarno sebagai presiden pertama di Indonesia, banyak permasalahan yang terjadi di kala itu. Salah satu penyebab utamanya adalah karena pertama kalinya pemberlakuan asas presidensial sebagai sistem demokrasi saat itu. Asas presidensial adalah sebuah sistem demokrasi yang menganut paham bahwa kekuasaan presiden di atas segalanya dalam menjalakan suatu pemerintahan. Jadi dalam sistem demokrasi terpimpin, kekuasaan presiden merupakan dominasi yang mutlak bagi berjalannya sistem pemerintahan suatu negara. Indonesia menjadi negara yang kepemerintahannya menganut sistem pemerintahan tersebut. Di Indonesia sistem pemerintahan tersebut mulai diberlakukan pada 5 Juli 1959, dimana Indonesia berada di bawah pemerintahan Ir. Soekarno saat itu.

2) Terbatasnya Peran Partai Politik

Pada masa sistem demokrasi terpimpin diberlakukan pertama kalinya di Indonesia, semua partai politik dibatasi dan tidak lagi diberi kebebasan dalam berpolitik oleh Presiden Soekarno. Partai-partai politik pada masa jabatannya kala itu tidak dilibatkan secara langsung dalam berdemokrasi. Alasannya adalah karena partai politik dituntut untuk hanya mendukung segala bentuk kebijakan yang sudah ditetapkan oleh presiden kala itu.

3) Menguatnya Peran Militer

Berbanding terbalik dengan peran partai politik yang menjadi serba terbatasi kala itu, peran militer justru semakin kuat. Pada era kepemimpinan Presiden Soekarno, menguatnya peran militer menjadi sebuah penanda yang spesifik atas berlakunya demokrasi terpimpin. Menguatnya peran militer Indonesia pada saat itu karena militer memiliki fungsi ganda (dwifungsi) sebagai garda pertahanan negara dan pada pemerintahan. Kuatnya peran militer tersebut merupakan salah satu penyebab utama banyaknya permasalahan politik yang terjadi saat diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin.

4) Berkembangnya Pengaruh Komunisme

Ketika Indonesia menghadapi era demokrasi terpimpin, banyak pengaruh paham komunis yang mulai masuk dan mempengaruhi sistem demokrasi kepemerintahan. Kala itu, partai-partai politik penganut paham komunisme di Indonesia mendukung penuh berlakunya sistem demokrasi terpimpin oleh Presiden Soekarno. Hubungan relasi antara Presiden Soekarno dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) adalah yang paling disorot oleh masyarakat kala itu. Hubungan baik yang saling terjalin tersebut dianggap oleh masyarakat sebagai hubungan timbal balik.

5) Terbatasnya Kebebasan Pers

Dalam poin ini, pers yang dimaksud adalah semua media massa yang aktif di kala itu. Selain terbatasnya peran politik dalam berpolitik, peran pers pun dibatasi dalam menyampaikan egala bentuk informasi saat itu. Media massa dipaksa untuk menuruti kebijakan pemerintah agar tidak memberitakan, menginformasikan, menulis atau menyebarkan dalam bentuk apapun mengenai hal-hal atau sisi negatif dari kepemerintahan pada masa itu. Jika pers nekad berbuat sebaliknya, ancamannya adalah pihak pemerintah yang akan bertindak langsung pada instansi milik media massa yang terkait.

Pada masa itu, pers merasa sangat dibatasi ruang geraknya dalam berekspresi dan menyampaikan beragam hal kepada masyarakat luas. Hal ini pun menjadi salah satu penyebab utama kacaunya sistem demokrasi terpimpin yang menyebabkan banyak mengakibatkan permasalahan saat diberlakukan.

6) Pelanggaran Hak Asasi Manusia

Dilihat dari poin-poin yang sudah dipaparkan sebelumnya, pemberlakuan sistem demokrasi terpimpin banyak membatasi rakyat dan beberapa pihak lain. Hal ini dapat diamati dari pola kekuasaannya yang berusaha mengontrol negara tanpa batas dalam segala aspek yang justru berubah menjadi pengekangan. Terkekangnya hak-hak masyarakat dari berbagai lapisan tersebut, memunculkan fakta bahwa Hak Asasi Manusia masyarakat Indonesia pada masa itu patut dipertanyakan. Ketika pemerintah mengontrol masyarakat dalam berbagai aspek tanpa menerima pengecualian apapun, hak-hak yang dimiliki masyarakat secara otomatis diambil secara paksa.

ciri-ciri demokrasi terpimpin
Pidato Soekarno pada Saat Pembebasan Irian Barat. Foto oleh lintasparlemen.com

Peristiwa Penting pada Era Demokrasi Terpimpin

Menurut beberapa sumber bacaan, pada demokrasi terpimpin ini beberapa peristiwa penting terjadi dalam sejarah pemerintahan Indonesia:

1) Terbentuknya MPRS (sekarang MPR)

Saat diberlakukannya sistem demokrasi terpimpin pertama kali pada tahun 1956, peristiwa penting pertama yang terjadi saat itu adalah terbentuknya MPRS. Terbentuknya MPRS yang saat ini berubah menjadi MPR, menandai akan adanya perkembangan politik di masa Demokrasi Liberal pada saat itu. Hal ini juga menegaskan Indonesia sebagai negara dengan sistem demokrasi.

2) Terbentuknya DPAS (sekarang DPR)

Selain dibentuknya MPRS dalam sistem demokrasi terpimpin, saat itu kepemerintahan Indonesia turut membentuk DPAS yang sekarang berubah menjadi DPR. Tujuan pembentukan DPAS saat itu adalah untuk lebih mendukung demokrasi rakyat. Pembentukan lembaga negara tersebut dibentuk berdasarkan Perpres (Peraturan Presiden) No.3 Tahun 1959.

3) Terbentuknya Kabinet Kerja

Pembentukan kabinet kerja dilakukan karena Presiden Soekarno mengganti sistem demokrasi menjadi sistem demokrasi terpimpin pada periode barunya di tahun 1956.

4) Terbentuknya Front Nasional

Pada era demokrasi terpimpin di bawah kekuasaan Presiden Soekarno untuk mencegah adanya konflik internal dibentuklah Front Nasional di kala itu. Tujuan dari terbentuknya Front Nasional ini adalah sebagai penyatu kekuatan Indonesia.

5) Terbentuknya Dewan Perancang Nasional atau Depernas

Demokrasi terpimpin berusaha mengendalikan negara dalam segala aspek. Salah satunya adalah pengendalian konflik sosial saat itu. Maka, pemerintah membentuk sebuah Undang-Undang dan pengawas dalam pelaksanaannya. Dewan Perancangan Nasional atau Dapernas adalah badan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Pada tahun 1963, Dapernas mengubah namanya menjadi Beppenas (Badan Perancangan Pembangunan Nasional).

6) Terbentuknya DPR-GR

Peristiwa penting berikutnya berawal pada tahun 1955 ketika DPR melakukan pemberontakan terhadap Presiden Soekarno dengan membentuk gerakan penolakan RAPBN 1960 yang diajukan oleh Pemerintah. Menanggapi hal tersebut, Presiden memutuskan untuk membubarkan DPR dan menggantinya dengan DPR-GR dengan menambahkan imbuhan GR yang berarti Gotong Royong di belakangnya.

7) Pembubaran Masyumi dan PSI

Adanya pembubaran Masyumi dan PSI yang dianggap sebagai kelemahan sistem parlementer karena dianggap mudah terpangaruh dan mempengaruhi organisasi lainnya. Namun tidak diketahui dengan pasti alasan pembubaran kedua partai tersebut.

8) Dibebaskannya Irian Barat

Di antara banyaknya dampak negatif yang timbul atas sistem demokrasi terpimpin ini, pembebasan Irian Barat adalah salah satu dampak positif dari sistem pemerintahan tersebut.

Author