Hai sobat PinterKelas, belajar sejarah yuk! Bung Karno pernah mengatakan, ‘Jasmerah!’. Artinya jangan pernah melupakan sejarah. Meski hidup terus berjalan maju tetapi sekali menoleh pun boleh. Terlebih untuk mengingat kejadian penting di masa lalu, salah satunya tentang dekrit presiden.

informazone.com

Ini mungkin bisa dibilang sebagai satu-satunya dekrit presiden di Indonesia. Setelah dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959, lalu tidak ada dekrit lainnya. Ini menandakan bahwa kejadian ini memang amat penting. Sehingga perlu untuk diingat kembali.

Dan tentu dekrit presiden ini muncul bukan tanpa sebab. Nah, nanti akan dibahas pula latar belakang dekrit ini dikeluarkan dan apa dampak bagi warga Indonesia. Keep stay tune ya!

Pengertian Dekrit Presiden

Ada akibat pastilah ada sebab. Termasuk dalam pengeluaran dekrit ini. Pengertian dari dekrit presiden 5 Juli 1959 ialah dekrit dari presiden pertama Indonesia, Ir. Soekarno yang dikeluarkan pada tanggal 5 Juli 1959.

Dekrit ini dikeluarkan sebagai sebuah reaksi atas kejadian di masa itu. Penasaran dengan kejadiannya? Mari simak mengenai sejarah dikeluarkannya dekrit ini.

Alasan Dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Dekrit ini tidak mungkin dikeluarkan bila tidak ada ihwal mendesak. Nah, dari catatan sejarah, dekrit yang dikeluarkan tanggal 5 Juli 1959 ini sebagai reaksi atas kegagalan Badan Konstituante sebagai pada penetapan UUD baru pengganti UUDS 1950.

Program kerja Badan Konstituante sangat lambat. Alhasil, bukannya menyelesaikan masalah justru semakin menambah masalah. Ini dibuktikan dari sidang Badan Konstituante yang dimulai pada 10 November 1956 tetapi sampai tahun 1968 UUD belum terbentuk.

Ini adalah bentuk kegagalan yang sangat fatal. Karena kegagalan ini presiden akhirnya mengeluarkan dekrit pertama kali. Isi dari dekrit diumumkan di dalam sebuah upacara resmi di Istana Merdeka Bogor tanggal 5 Juli 1959 pukul 17.00 WIB.

Dekrit ini dikeluarkan sebagai satu langkah demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dekrit ini pun diamankan lewat anggota TNI pada posisi Kasad (Kepala Staf Angkatan Darat). Dekrit ini terlalu penting sehingga perlu dijaga dengan ketat.

Kejadian diperparah ketika Badan Konstituante melakukan pemungutan suara terhadap keputusan UUD pada tanggal 30 Mei 1959. Pada pemungutan suara diperoleh hasil 269 suara setuju terhadap UUD 1945 dan sisanya 199 suara tidak setuju.

Kendati sudah mendapatkan hasil, pemungutan ini harus diulang lagi karena jumlah suara tidak memenuhi kuorum. Kuorum adalah jumlah minimal anggota harus hadir pada saa rapat. Alhasil pemungutan harus dilakukan kembali pada tanggal 1 dan 2 Juni 1959.

Isi Dekrit Presiden 5 Juli 1959

dekrit presiden
nawacita.co

Isi dari dekrit presiden yang fenomenal itu yakni:

  1. Dibubarkannya Konstituante
  2. Dibelakukannya kembali UUD 1945
  3. Tidak berlakunya lagi UUDS 1950
  4. Dibentuk Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS) yang diberlakukan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Konstituante yang dinilai tidak kompeten untuk menuntaskan tugas akhirnya ditumbangkan. Presiden segera mengambil tindakan dengan keluarnya dekrit ini. Dengan dikeluarkan dekrit, menandai bahwa UUD 1945 kemudian berlaku kembali.

Setelah sebelumnya ideologi negara harus berganti-ganti. Maka keputusan terkait dekrit ini ada hal baiknya juga. Masa setelah dekrit ini keluar dinamakan juga masa demokrasi terpimpin dengan UUD 1945 sebagai ideologi berlaku untuk Indonesia.

Tujuan Dekrit Presiden 5 Juli 1959

Tentu ada tujuan dibalik dikeluarkannya dekrit ini, antara lain:

  • Membubarkan Konstituante. Pertama dan utama adalah membubarkan badan ini. Karena sudah bekerja lama dan tidak memberi hasil, haruslah segera diganti.
  • Memberlakukan UUD 1945 untuk menggantikan UUDS 1950. Gonjang-ganjing pemerintahan membuat UUD 1945 yang semula sudah mantap menjadi ideologi negara harus diganti dengan berbagai ideologi baru. Terakhir sampai pada penerapan UUDS 1950 ini. Namun, karena penerapan ideologi ini tidak memberi dampak positif, rakyat menuntut penggunaan kembali UUD 1945.
  • Untuk membentuk MPRS dan DPAS
  • Untuk membuka babak baru berlakunya UUD 1945. Masa setelah ini dinamakan demokrasi terpimpin. Rakyat menyambut dengan bahagia karena ingin merasakan perbaikan dari suasana sebelumnya.
  • Menangani perekonomian negara yang kurang stabil. Dampak dari bergonta-ganti ideologi adalah kondisi finansial yang tidak stabil. Dengan mengganti UUD, keuangan bisa berubah pesat.

Dampak Dekrit Presiden

Saat itu, kondisi negara memang belum stabil seperti sekarang. Berbagai krisis berlangsung silih berganti. Hal ini bisa dianggap wajar karena negara memang belum lama terbentuk. Namun, tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada rakyat yang menderita.

Perseturan pihak pemerintahan kurang bisa mengatasi apa yang terjadi di ranah masyarakat. Alhasil kondisi semakin hari semakin memburuk. Kemudian, melihat kondisi kian memprihatinkan ini presiden melakukan inisiatif.

Yakni dengan mengeluarkan dekrit pada tanggal 5 Juli 1959. Dekrit itu memang fenomenal sebab tidak ada dekrit setelahnya. Jadi Presiden Soekarno merupakan satu-satunya presiden yang mengeluarkan dekrit.

Setelah dekrit dikeluarkan, tidak serta merta kondisi berubah sesuai keinginan. Pastilah ada beberapa hal terjadi dan tidak jarang menimbulkan dampak. Baik itu negative maupun positif.

Kamu penasaran dong dengan dampak yang terjadi akibat dekrit ini. Kalau penasaran, simak di bawah ini ya!

1. Dampak Negatif

Pasca dekrit dikeluarkan, ada satu bagian menyatakan untuk membentuk MPRS dan DPAS. Ketika badan ini dibentuk, yang berkuasa bukanlah masyarakat. Melainkan kekuatan politik di samping presiden.

dekrit presiden
berkasilmu.com

Ini sangat buruk karena kekuatan baru dihimpun kembali dalam bidang politik. Apalagi kala itu kalangan militer sangat banyak berperan dalam bidang pemerintahan pula. Ini menjadi ancaman tersendiri.

Selain itu, penerapan kembali UUD 1945 itu bukanla jaminan bahwa memang benar-benar akan dilakukan. Pelaksanaan itu dinilai tidak konsisten. Bahkan bisa dikatakan hanya sebagai slogran omong kosong belaka.

Yakni dalam rangka menyenangkan hati rakyat tanpa ada keinginan mendalam untuk benar-benar mempertahankan ideologi itu.

2. Dampak Positif

Meskipun begitu, tetapi berkat adanya dekrit ini, akhirnya UUD 1945 bisa diberlakukan kembali. Ada berbagai peraturan tentang tata kelola pemerintahan di dalam UUD, dengan berlakunya kembali maka masyarakat berharap akan terjadi perubahan setelah itu. Apalagi kini sudah ada MPRS dan DPAS yang bisa diandalkan sebagai lembaga tinggi.

Lewat dikeluarkannya dekrit presiden kita mampu belajar bahwa dengan tidak kompetennya suatu badan, siap-siap saja untuk dimatikan. Sebab pembentukan satu badan/organisasi pasti disertai dengan tujuan besar.

Ketika sudah diberi amanah, alangkah lebih baik untuk melaksanakan itu dengan sebaik-baiknya. Bila tidak, bahkan bisa menimbulkan keresahan untuk orang lain. Bahkan bisa menimbulkan korban. Sangat tidak menyenangkan bukan?

Jadi mari berjuang secara kompeten dibidang masing-masing. Jangan seperti Badan Konstituante ini. Setelah tidak mampu menjalankan peran, akhirnya digantikan langsung oleh presiden.

Bila sudah begini, kepercayaan terhadap suatu badan/organisasi akan turun drastis. Jadi jangan pernah mengalami hal serupa seperti Badan Konstituante ini.

Baca juga :
1. Kisah Lengkap Perjanjian Linggarjati dan Penyebabnya
2. Sejarah dan Profil Tokoh Panitia Sembilan Terlengkap!

Author