Cerdikawan, berjumpa lagi dengan Pinter Kelas! Dalam pembahasan kali ini, kamu akan diajak mempelajari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, materi fungsi hukum. Pelajaran yang pada dasarnya mudah, asal kamu mau memahami dan tidak meremehkannya!

Kamu sudah sering mendengar kata hukum? Yes, agar lebih jelas bab ini tetap harus dipahami. Apalagi bagi yang se tamat sekolah SMA nanti ingin melanjutkan pendidikan di bidang hukum. Perlu banget nih!

He-he.. Lagi pula, pelajaran PPKN tetap kamu temukan di jurusan manapun yang akan dipilih kelak!

Untuk mempersingkat waktu dan kata, yuk simak pembahasan berikut tentang fungsi hukum!

Pengertian Hukum

Mungkin bagi kamu, pengertian hukum bukanlah suatu hal yang penting. Yang terpenting adalah penegakkan dan fungsinya yang tepat. Dengan demikian, keteraturan dan ketertiban masyarakat akan terjaga.

Namun, bagi orang yang bergerak di bidang hukum, pengertian ini penting. Ketiadaan definisi dan pengertian akan membuat pelaksanaannya ikut terhambat. Kesalahpahaman mungkin saja terjadi.

Oleh karena itu, para ahli membuat definisi yang mungkin dapat kamu jadikan panduan, seperti diuraikan di bawah ini :

  1. Drs. E. Utrecth, S.H
    Utretch pernah menuliskan pengertian hukum dalam bukunya Pengantar dalam Hukum Indonesia tahun 1953. Pengertian yang kemudian banyak digunakan oleh para pemula yang mempelajari bidang ini.

    Hukum menurut Utretch, himpunan peraturan-peraturan yang ditaati oleh anggota masyarakat di mana jika terjadi pelanggaran aparat atau pemerintah dapat melakukan tindakan tegas.
  2. Achmad Ali
    Menurut Achmad Ali, seorang oraktisi hukum Indonesia, hukum adalah norma yang memuat mana tingkah laku yang benar dan salah. Norma tersebut dapat dituangkan dalam aturan tertulis dan tidak tertulis, dibuat sesuai kebutuhan masyarakat, dan adanya sanksi jika terjadi pelanggaran.
  3. Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja
    Mochtar Kusumatmadja merupakan ahli Indonesia yang pernah menjabat sebagai menteri luar negeri di zaman kepemimpinan Presiden Soekarno.

    Menurut beliau, hukum ialah keseluruhan kaidah serta asas-asas yang mengatur masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban dengan meliputi seluruh komponen dan lembaga masyarakat itu sendiri sehinga terwujudnya kaidah.
  4. J.C.T Simorangkir
    Menurut Simorangkir, hukum adalah sebuah peraturan yang sifatnya memaksa dalam menentukan aturan pergaulan masyarakat. Peraturan yang dibuat oleh lembaga yang berwenang dalam masyarakat tersebut.
  5. P. Borst
    P. Borst merupakan ahli hukum manca negara. Borst menyebutkan bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang membatasi tingkah laku atau pergaulan antar manusia di masyarakatnya. Aturan tersebut dapat dipaksakan pelaksanannya untuk tujuan menegakkan tata nilai dan keadilan.
  6. Prof. Dr. Van Kan
    Van Kan menyebutkan peraturan sebagai seluruh peraturan yang sifatnya memaksa dan dibuat dengan tujuan melindungi kepentingan manusia dalam masyarakatnya.

Fungsi Hukum Menurut Para Ahli

Di atas kamu telah membaca penjelasan tentang pengertian atau definisi hukum. Selanjutnya adalah fungsi hukum menurut para ahli. Coba kamu bandingkan! Apakah fungsi tersebut sama bagi semua orang?

Berikut uraian tentang fungsi dan contoh fungsi hukum menurut para hali.

Sacipto Raharja

Ada beberapa fungsi hukum yang dikemukakan oleh Sacipto Raharja, yaitu:

  • Mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang ada dalam masyarakat.
  • Mengarahkan masyarakat pada tujuan yang dikehendaki.
  • Menghapuskan kebiasaan yang dipandang tidak sesuai lagi.

Contoh hukum yang dimaksud oleh Sacipto, misalnya UUD sebagai hukum tertulis tertinggi di Indonesia. UUD 1945 sudah mencakup ketiga fungsi tersebut. Bahkan, untuk tujuan ketiga, UUD 1945 telah beberapa kali mengalami revisi yang disebut sebagai amandemen UUD 1945.

Soerjono Soekanto

Pada tahun 1992, Sarjono Soekanto mengemukakan beberapa fungsi hukum. Fungsi tersebut terdiri dari:

  • Pedoman tingkah laku masyarakat.
  • Pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi masalah.
  • Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan pengendalian sosial.

Contoh fungsi hukum di sini merupakan hukum yang dibuat oleh negara atau pemerintah. Itu sebabnya dikenal fungsi hukum ekonomi, politik, budaya, dan sebagainya.

Lawrence M. friedman

Fungsi hukum menurut lawrence diperkenalkan di Indonesia ketika dikutip oleh Soleman B. Tanakan dalam bukunya pada tahun 1992.

Menurut Lawrence, fungsi hukum ada tiga, yaitu:

  • Pengawasan atau Pengendalian Sosial (Social Control)
    Contoh hukum yang berfungsi ini adalah hukum pidana atau perdata yang dibuat dan disahkan oleh lembaga pemerintahan. Hukum tersebut dapat mengendalikan masyarakat agar lebih tertib dalam kehidupan.
  • Penyelesaian Sengketa (Dispute Settelement) dengan contoh sama, yaitu hukum pidana dan pemerintah yang ditetapkan oleh pemerintah atau lembaga hukum yang ada.
  • Rekayasa Sosial (Social Enginering)
    Sebuah hukum yang dibuat dengan tujuan rekayasa dan memaksa masyarakat untuk mengikuti aturan.

    Contoh hukum tanam paksa yang diberlakukan masa penjajahan. Masyarakat dipaksa menanam karet yang biasanya mereka tidak lakukan.

Franz Maginis Suseno

Franz menyebutkan bahwa fungsi hukum hanya satu, yaiu mengatasi konflik kepentingan.

Dengan adanya hukum, sesuatu tidak lagi diputuskan berdasarkan siapa yang paling kuat, paling berpengaruh, dan paling tinggi jabatannya. Kondisi yang disebut keadilan.

Achmad Ali

Mirip dengan Lawrence, Achlad Ali juga merumuskan fungsi hukum ada dua yaitu suatu alat untuk mengendalikan sosial (a tool of social control) dan membuat rekayasa sosial (a tool of social engineering).

Fungsi Hukum dalam Pembangunan

Pembangunan adalah proses membuat sesuatu atau keadaaan menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Pembangunan yang dimaksud dalam sub judul di atas adalah pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara. Jadi, tentu saja ada hukum atau peraturan yang terlibat di dalamnya. Itu sebabnya disebut sebagai fungsi hukum dalam pembangunan.

Fungsi di sini erat kaitannya dengan tujuan dari dibentuknya hukum tersebut. Oleh karena itu, tujuan dan fungsi hukum dalam pembangunan erat kaitannya dengan hasil akhir, yaitu masyarakat yang sejahtera adil dan makmur.

Fungsi tersebut diuraikan secara singkat di bawah ini :

  1. Fungsi Adaptasi atau Adaption
    Fungsi adaptasi adalah fungsi yang memproses penyesuaian terhadap seluruh kondisi. Hukum dengan fungsi ini dilaksanakan oleh subsistem ekonomi.

    Contoh, hukum yang berhubungan dengan produksi dan distribusi barang dan jasa.
  2. Fungsi Pencapaian Tujuan atau Goal Attainment
    Fungsi di sini berlaku pada hukum-hukum yang berhubungan dengan kekuasaan dan pemerintahan negara. Realnya, fungsi dilaksanakan oleh hukum dalam subsistem politik.

    Contoh, hukum tentang adanya pembagian kekuasaan dan pelaksanaan pemerintahan. Di Indonesia, hukum ini terdapat pada UUD 1945 hasil amandemen.
  3. Fungsi Integrasi atau Integration
    Fungsi yang mengintegrasi atau menyatukan. Fungsi hukum di sini juga lebih banyak dilakukan oleh hukum dalam subsistem politik. Fungsi mempertahankan keperpaduan antara komponen bangsa yang berbeda pendapat sehingga mendorong terbentuknya solidaritas sosial.
  4. Fungsi Lattent Pattern Maintenance
    Yang dimaksud lattern patter maintenance adalah hukum berfungsi untuk mempertahakan pola dan struktur masyarakat.

    Fungsi ini dilaksanakan oleh hukum dalam subsistem budaya. Hukum mengatur tentang pemeliharaan nilai-nilai dan norma-norma budaya yang berlaku. Dengan demikian kelestarian struktur kelestarian masyarakat yang di dalamnya mencakup keluarga, agama, dan pendidikan dapat dijaga.

    Kamu dapat mengambil banyak contoh dari hukum ini dari hukum yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Bali dan Nangroe Aceh Darussalam. Dua daerah yang memasukkan hukum budaya masyarakatnya dalam bernegara.

So, Cerdikawan, sekian pembahasan tentang fungsi hukum ya! Baca dan pahami saja berulang-ulang, kamu akan ingat tanpa perlu menghapal. Selamat belajar!

Author