Demokrasi terpimpin merupakan bagian dari sejarah Bangsa Indonesia. Sejarah yang mengajarkan betapa Demokrasi Pancasila memang merupakan hal yang tepat. Sesuai dengan budaya dan kepribadian Bangsa Indonesia sepanjang masa.

demokrasi terpimpin
pengertianteksprosedur.com

Sebagai bagian dari pelajaran sejarah, tentunya segala sesuatu yang buruk sedapat mungkin tidak terulang. Masa demokrasi terpimpin menjadi pelajaran yang sangat berharga.

Oleh karena itu kamu harus mengenal lebih dalam tentang pengertian demokrasi terpimpin, latar belakang, ciri-ciri dan penyimpangannya dari ideologi bangsa, serta dampak positifnya.

Pengertian Demokrasi Terpimpin

Demokrasi diyakini berasal dari kata Demos dan creatos. Secara istilah diartikan sebagai pemerintahan suatu negara yang berasal dari rakyat, diselenggarakan oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Secara harfiah dapat disebutkan bahwa maksud dari demokrasi tersebut adalah pejabat yang memerintah dan menyelenggarakan negara berasal dari rakyat atau dipilih oleh rakyat. Bukan hasil keturunan dari bangsawan atau karena kedudukan tertentu.

Selanjutnya karena penyelenggara pemerintahan berasal dari rakyat maka segala aturan dan kebijakan pemerintah dianggap dibuat oleh rakyat. Rakyat di sini diwakili oleh orang-orang yang telah mereka pilih. Akibatnya, tentu saja dengan diadakannya demokrasi, diharapkan kebijakan yang diambil sesuai kebutuhan dan keinginan rakyat banyak. Tidak hanya menguntungkan satu golongan saja.

Terakhir, semuanya dikembalikan pada rakyat. Sesuai tujuan negara yang umumnya untuk kesejahteraan rakyatnya.

Pengertian demokrasi di atas adalah definsisi secara umum. Pengertian secara detil biasanya diberikan oleh para ahli tata negara, sosiologi, dan pengetahuan sosial lain.

Demokrasi yang Pernah Dijalankan Indonesia

Kamu tahu, sampai tahun 2019 ini sudah berapa lama Indonesia merdeka? Sudah lebih dari 70 tahun. Bukan angka yang sedikit atau terbilang muda.

Selama masa kemerdekaan tersebut, sudah banyak perjuangan yang dialami Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Bahkan, demokrasi yang dijalankan di Indonesia sempat beberapa kali mengalami pergantian. Meski sebenarnya tidak sesuai dengan UUD 1945 dan Pancasila yang sudah dibuat oleh para tokoh pendiri bangsa.

Di bawah ini sekilas tentang demokrasi yang pernah dijalankan di Indonesia.

  1. Demokrasi Pancasila, demokrasi ini pernah beberapa kali dilaksanakan di Indonesia sampai saat ini meski tidak secara utuh.

    Sesuai dengan kesepakatan, Demokrasi Pancasila digunakan sejak Indonesia merdeka 17 Agustus 1945 sampai tahun 1949. Pada tahun 1949 Indonesia menggunakan UUD RIS, kemudian di tahun 1950 Indonesia menggunakan UUDS.

    Indonesia kembali menggunakan demokrasi Pancasila ketika masa pemerintahan Soeharto. Demokrasi di sini disebut sebagai Demokrasi Pancasila Era Orde Baru.

    Setelah Orde Baru dibubarkan tahun 1998, Indonesia tetap menggunakan Demokrasi Pancasila sampai saat ini yang disebut sebagai Demokrasi Pancasila Era Reformasi.
  2. Demokrasi Parlementer, dilaksanakan ketika Indonesia menggunakan UUDS tahun 1950 sampai tahun 1959 ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli. Demokrasi ini ditandai dengan adanya kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen.
  3. Demokrasi Terpemimpin berlaku sejak tahun 1959 sampai masa yang disebut Pemerintahan Orde Lama selesai tahun 1965. Masa ini ditandai dengan kekuasaan mutlak kepada Presiden di segala bidang.

Latar Belakang Adanya Demokrasi Terpimpin

Belanda akhirnya mengakui kedaulatan Indonesia setelah Konferensi Meja Bundar tahun 1949. Namun, saat itu yang berdiri adalah Negara Republik Indonesia Serikat.

Negara RIS tidak didukung oleh rakyat, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 semua bagian Indonesia menyatakan untuk kembali kepada negara RI. Sementara waktu, digunakan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 sebagai dasar hukum negara.

Presiden membentuk Dewan Konstituante untuk membuat UUD yang baru. Di saat inilah, pada tahun 1959 Indonesia menganut demokrasi terpimpin.

Demokrasi terpimpin ini dilatarbelakangi oleh:

  1. Gagalnya Dewan Konstituante dalam membuat UUD yang baru setelah sekian tahun. Akhirnya pada tanggal 5 Juli 1959, Presiden mengeluarkan Dekrit Presiden yang terkenal. Dalam dekrit ditegaskan bahwa UUD 1945 kembali digunakan sebagai UUD Bangsa Indonesia.
  2. Pembangunan yang tidak berjalan lancar karena sering bergantinya parlemen. Saat masih menggunakan UUDS 1950, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Di dalam parlemen partai sangat berkuasa. Akibatnya jika kebijakan perdana menteri tidak sesuai dengan partai atau parlemen maka akan dibubarkan.

    Pembubaran kabinet saat program belum terlaksana menyebabkan pembangunan tersendat.
  3. Dominasi politik sangat besar di mana partai sangat menentukan kebijakan negara.
  4. Kondisi sosial ekonomi rakyat Indonesia yang semakin memprihatinkan. Ini juga diakibatkan program ekonomi yang diusulkan pada prlemen sering kali berubah sebelum terlaksana.

Ciri Demokrasi Terpimpin

Apa yang membedakan demokrasi terpemimpin dengan jenis demokrasi lain? Untuk lebih memahaminya simaklah ciri demokrasi tersebut.

1. Adanya Lembaga Perwakilan Rakyat

Ciri pertama demokrasi terpemimpin adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Setelah kembali kepada UUD 1945, Presiden Sukarno mencoba mengikuti aturan yang ada di dalamnya.

Di antaranya adalah lembaga negara, seperti MPRS, DPRS, dan DPAS. Hanya saja lembaga negara yang seharusnya menjadi ciri demokrasi ini, semua anggotanya dipilih oleh Presiden. Beberapa jabatan bahkan dipegang secara rangkap. Ini menyebabkan tidak dapat dipisahkannya antar lembaga negara eksekutif, legislatif, dan yudikatif.

2. Kedudukan Presiden Sebagai Kepala Pemerintah dan Kepala Negara

Pada saat demokrasi parlementer, Presiden berkedudukan hanya sebagai kepala negara. Menteri-menteri dibentuk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sebagai kepala pemerintahan ada perdana menteri.

Demokrasi terpimpin kembali merujuk pada UUD 1945. Di sini Presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus pemerintahan. Menteri-menteri diangkat untuk membantu tugas presiden dan bertanggung jawab kepada presiden. Dengan demikian, kabinet yang dibentuk kembali kepada kabinet presidensil.

3. Kekuasaan Presiden Tidak Terbatas

Pada saat demokrasi terpemimpin segala sesuatunya tergantung pada presiden. Presiden menunjuk anggota lembaga negara dan ketuanya. Sementara anggota lembaga negara tersebut ada pula yang menjabat sebagai menteri. Akibatnya, semua berada di bawah kekuasaan Presiden.

Ide manifestasi politik yang dikemukakan tahun 1957 benar-benar dilaksanakan. Bahkan, Presiden Sukarno diangkat sebagai presiden seumur hidup. Sebuah pengangkatan yang melanggar ketentuan dalam UUD 1945.

4. Dibentuknya Poros Nasakom

Nasakom merupakan singkatan dari nasionalis dan komunis. Di sini merupakan penyatuan ide Sukarno yang ingin merangkul kaum nasionalis dan komunis di bawah naungan negara Indonesia. Padahal komunis merupakan ajaran yang tidak mempercayai adanya Tuhan Yang Maha Esa. Sesuatu yang tidak hanya melanggar UUD 1945 tetapi juga Pancasila.

5. Penyederhanaan Partai

Pada awalnya penyederhanaan partai merupakan bagian dari menghapuskan kepentingan partai dan golongan yang sangat mendominasi. Namun, pada prakteknya penyederhanaan partai termasuk pada pembubaran partai-partai yang tidak sejalan dengan pemerintah.

6. Peran Serta ABRI dalam Politik

Saat demokrasi terpemimpin ABRI menganut dwi fungsi, yaitu peran sebagai pelindung negara sekaligus dalam kegiatan politik. Akibatnya peran ABRI yang lebih utama banyak ditinggalkan.

7. Kebebasan Pers Dilarang

Pada masa pemerintahan demokrasi terpemimpin tidak semua orang bebas menyuarakan pendapatnya. Padahal hal itu dijamin dalam UUD 1945. Pemerintah melarang kebebasan pers. Siapa saja yang mengkritik pemerintah maka akan ditangkap.

8. Berlaku Politik Mercusuar

Kelompok atau perorangan yang identik dengan Barat dan Amerika dilarang. Pemerintah saat itu memberlakukan politik mercusuar. Politik yang didominasi atau berkiblat ke Cina sebagai negara komunis.

Politik bebas aktif yang sudah melahirkan Gerakan Non Blok dtinggalkan, meski lebih sesuai dengan UUD 1945.

Dampak Positif dari Demokrasi Terpimpin

Demokrasi terpemimpin di Indonesia melahirkan lebih banyak masalah sosial dan ekonomi. Partai komunis bertambah besar dan rakyat semakin jauh dari sejahtera. Pemberontakan terjadi di mana-mana. Ini dikarenakan pemerintah banyak melanggar UUD 1945 dan Pancasila yang sebenarnya lebih sesuai dengan kepribadian bangsa.

Namun, ada pula dampak positif yang diperoleh yaitu:

  1. Kembalinya Irian Barat ke wilayah Indonesia setelah Belanda bertahun-tahun Belanda mengingkari perjanjian yang menyatakan semua wilayah bekas jajahannya menjadi wilayah RI.
  2. Indonesia dapat melaksanakan berbagai pembangunan infrastruktur, misalnya dibangunnya Gelora Bung Karno yang masih ada hingga saat ini.

Demikian sobat PinterKelas, materi tentang demokrasi terpimpin yang pernah dilaksankan di Indonesia. Masa yang termasuk dalam masa suram bangsa. Apalagi jika kamu bandingkan dengan situasi saat ini. Jauh berbeda bukan? Jadi, jangan sia-siakan kemerdekaan dan pembangunan yang sudah diraih ya? Selamat belajar!

Baca juga :
1. Mengulik Satu-Satunya Dekrit Presiden di Indonesia
2. Sejarah Pancasila Singkat dan Lengkap

Author