Halo Cerdikawan! Pernah tidak kamu mendengar tentang otonomi daerah? Kira-kira apa sih tujuan otonomi daerah? Sesuatu dilakukan pasti dengan sebuah maksud. Tujuan otonomi daerah pastilah baik. Tetapi apakah kemakmuran bisa dicapai dengan otonomi daerah? Daripada penasaran, mari kita bahas tujuan otonomi daerah dari materi berikut ini.

tujuan otonomi daerah
guslinpustaka.blogspot.com

Indonesia menganut sistem otonomi daerah. Tiap daerah diatur secara otonom sesuai dengan sumber daya masing-masing daerah. Pemerintah tidak memberi wewenang secara langsung, melainkan lebih menitikberatkan pada kearifan daerah.

Tentu penentuan kebijakan ini diatur untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Tidak mungkin dilaksanakan tanpa tujuan. Untuk itu, penting kiranya untuk membahas tujuan dari otonomi daerah secara tuntas. Daripada penasaran, mari kita bahas sekarang juga.

Pengertian Otonomi Daerah

Sebelum membahas mengenai tujuan, ada baiknya bila kita bahas dari pengertian terlebih dahulu. Mengapa? Karena perlu pemahaman serupa tentang konsep otonomi daerah. Hal ini bisa didapatkan bila pengertian sudah disepakati.

Otonomi daerah adalah wewenang yang dimiliki oleh sebuah daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintah dan kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah memiliki hak untuk mengatur daerah sendiri sesuai dengan sumber daya yang ada.

Daerah satu dengan daerah lain tentu memiliki potensi berbeda. Tentu akan terasa tidak adil bila semua diatur sama rata oleh pemerintah pusat. Ini tidak akan berjalan mengingat kearifan lokal tiap daerah pastilah berbeda.

Oleh karena itu, dengan diberikan wewenang itu maka pemerintah daerah memiliki hak penuh untuk mengatur segala urusan pemerintahan maupun urusan lain. Ini didasarkan dengan potensi tiap daerah.

Bila dipaksa untuk diatur pemerintah pasti tidak akan mengalami pemerataan. Maka, pemerintah daerah diberi kepercayaan untuk mengatur karena tentu lebih paham tentang daerahnya sendiri ketimbang pemerintah pusat.

Sampai disini sudah paham mengenai otonomi daerah kan?

Pengertian menurut Para Ahli

Kemudian, akan dilampirkan beberapa pengertian otonomi daerah menurut para ahli. Mari kita simak di bawah ini:

1. Ateng Syarifuddin

Otonomi daerah adalah kebebasan terbatas sebagai bentuk pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan.

2. Benyamin Hoesein

Otonomi daerah adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat di bagian wilayah negara secara informal dan berada di luar pemerintah pusat.

3. Syarif Saleh

Otonomi daerah adalah hak untuk mengatur dan mengelola sendiri sebuah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat.

4. Vincent Lemius

Otonomi daerah adalah kebebasan dalam membuat keputusan politik maupun administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

5. F. Sugeng Istianto

Otonomi daerah adalah hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah.

Dasar Hukum Otonomi Daerah

tujuan otonomi daerah
kliklegal.com

Otonomi daerah dilakukan dengan dasar hukum. Nah, dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah antara lain:

  1. UUD 1945 pasal 18 ayat 1, pasal 18A ayat 1 dan 2, pasal 18B ayat 1 dan 2
  2. Tap. MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka NKRI.
  3. Tap. MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah
  4. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  5. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
  6. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Revisi UU No. 32 Tahun 2004).

Tujuan Otonomi Daerah

Ada tujuan yang hendak dicapai ketika otonomi daerah ini diterapkan sebagai konsep pemerintah daerah. Nah, apa tujuan dari otonomi daerah itu? Simak di bawah ini:

1. Tujuan Ekonomi

Dari segi ekonomi, pembentukan daerah otonom dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia sehingga masyarakat akan lebih sejahtera. Masyarakat akan dibina sesuai dengan potensi alam dan kearifan lokal, sehingga akan terwujud sumber daya manusia berkualitas.

Selain itu, berbagai potensi alam akan diolah menjadi produk bagus yang menjadi ciri khas sebuah daerah. Dengan dikembangkan sebuah produk atau lebih, diharapkan akan meningkatkan kemakmuran penduduk setempat.

2. Tujuan Administrasi

Tidak mungkin urusan administrasi diserahkan ke pusat. Sebab pihak pemerintah pusat pasti tidak paham mengenai potensi daerah. Yang lebih paham tentang kondisi daerah tentulah pemerintah daerah.

Nah, pemerintah daerah wajib melakukan penataan urusan administrasi. Apapun harus diatur dengan sedemikian rupa sesuai dengan fakta di lapangan. Dan ini tidak bisa dilakukan tanpa mengenal daerah setempat.

Bila segala hal diatur dengan baik, pastilah daerah akan berkembang. Sebab daerah dikelola oleh pihak yang tepat sehingga akan memberi dampak positif terhadap kemakmuran daerah.

3. Tujuan Politik

Penerapan otonomi daerah dilakukan untuk mewujudkan demokrasi politik melalui partai politik dan DPRD. Pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakan sesuai dengan kondisi daerah tanpa pengaruh dari pusat.

Sedangkan tujuan otonomi daerah sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 antara lain:

  • Meningkatkan pelayanan umum
    Dengan otonomi daerah, diharapkan ada peningkatan pelayanan umum dari lembaga daerah terkait. Kemudian masyarakat bisa merasakan manfaat langsung dari pelayanan itu.
  • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
    Dengan berbagai pelayanan sesuai dengan potensi daerah, maka diharapkan masyarakat semakin berdaya dan terfasilitasi. Kemudian peningkatan pendapatan akan tercapai dan akan semakin sejahtera.
  • Meningkatkan daya saing daerah
    Bila satu daerah berdaya dan memiliki pendapatan daerah tinggi, maka ia dapat bersaing dengan daerah lain. Masyarakat akan sejahtera dan percaya diri bila disejajarkan dengan daerah lain.

Asas Otonomi Daerah

Otonomi daerah dilaksanakan berdasarkan 3 asas, antara lain:

  1. Asas Desentralisasi
    Yakni pemberian wewenang untuk mengatur urusan pemerintahan kepada daerah otonom berdasarkan dasar hukum dan struktur dari NKRI.
  2. Asas Dekonsentrasi
    Adalah pelimpahan wewenang dari pemerintah pusat kepada gubernur bertugas sebagai wakil dari pemerintah dan atau perangkat pusat daerah.
  3. Asas Tugas Pembantuan
    Adalah pemberian tugas dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk melakukan tugas tertentu dengan sarana, prasarana, dan biaya, serta sumber daya manusia tertentu sesuai dengan kebutuhan. Hasil dari tugas harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak berwenang.

Prinsip Otonomi Daerah

Prinsip dari otonomi daerah antara lain:

  1. Seluas-luasnya
    Pemerintah daerah diberi wewenang untuk mengatur daerah seluas-luasnya sesuai dengan potensi wilayah demi kepentingan masyarakat.
  2. Nyata
    Potensi alam dan sumber daya manusia yang ada harus dikelola sesuai realita dan tidak mengada-ada.
  3. Bertanggungjawab
    Pada pelaksanaan tugas harus didasarkan pada tujuan mulia, yakni untuk membuat daerah semakin makmur dan masyarakat sejahtera.

Pemerintah menerapkan prinsip ini karena dianggap penting. Tidak mungkin pemerintah pusat mampu mengatur seluruh masyarakat dengan berbagai kearifan lokal. Bila dipaksakan pun akan berakhir dengan baik.

Cara paling ampuh adalah mendelegasikan. Biarlah urusan daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah tetapi pemerintah pusat harus diberi laporan. Ketika urusan sudah genting, barulah pemerintah daerah terlibat.

Itulah beberapa hal seputar otonomi daerah di Indonesia. Semoga artikel ini bermanfaat.

Baca juga :
1. Penjelasan Tentang Pasar Monopoli Terlengkap
2. Penjelasan Mengenai Fungsi Uang

Author