Cerdikawan, siapkan diri kalian untuk mendapat ilmu baru lagi! Untuk pembahasan kali ini adalah seputar Perjanjian Renville! Mulai dari pengertian, sejarah, isi dan rumusannya! Yuk langsung saja kita simak untuk penjelasan lebih lengkapnya!

Pengertian Perjanjian Renville

Perjanjian Renville adalah perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh Indonesia dengan Belanda yang ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948. Perjanjian Renville ditandatangani di atas geladak kapal perang Amerika Serikat yang dipilih sebagai tempat netral USS Renville, yang pada saat itu berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Proses perundingan tersebut dimulai pada tanggal 8 Desember 1947, yang dijembatani oleh Komisi Tiga Negara (KTN), Committee of Good Offices for Indonesia, yang terdiri dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Perjanjian Renville diadakan untuk menyelesaikan konflik yang timbul saat Perjanjian Linggarjati setahun sebelumnya, 1946. Isi perjanjian ini secara garis besar adalah mengenai batas antarwilayah antara Indonesia dengan Belanda pada saat itu yang disebut ‘Garis Van Mook’.

Sejarah Terjadinya Perjanjian Renville

Setelah terjadinya proses kesepakatan dari Perjanjian Linggarjati pada tahun 1946, Pemerintah Republik Indonesia semakin gencar melakukan diplomasi. Pada saat yang bersamaan tersebut, negara India, Mesir, seta negara-negara Arab semakin tegas dalam memberikan dukungannya atas langkah Republik Indonesia dalam melakukan diplomasi. Sementara itu, dari pihak lawan yakni Belanda, tetap melanjutkan politik pecah belahnya. Akibatnya, hubungan di antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Belanda yang pada saat itu masih merasa sebagai pemilik Hindia Belanda, semakin bertambah tegang dan tidak kondusif. Pihak Belanda menyadari bahwa bangsa Indonesia sedang aktif melakukan perlawanan untuk dapat terlepas dari mereka. Pada saat itu, aktifitas-aktifitas gencatan senjata berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama. Hal ini pun turut memberi kesempatan pada pihak Republik Indonesia untuk berkonsolidasi dengan pihak Belanda.

Kemudian tepatnya pada tanggal 21 Juli 1947, tentara Belanda memutuskan untuk melancarkan agresi militer secara masif. Belanda menargetkan sasarannya pada berapa daerah dan kota untuk diduduki dan dikuasai. Tujuan utama dari agresi Belanda adalah guna merebut daerah kekuasaan. Daerah-daerah yang ditargetkan Belanda adalah daerah perkebunan yang luas dan daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak. Namun sebagai topeng untuk menutupi aksi agresi militer masifnya tersebut dari mata dunia, Belanda memberi nama agresi militer tersebut sebagai ‘Aksi Polisionil’ dan menyatakan keputusannya tersebut berkaitan dengan urusan dalam negeri (Hindia Belanda). Namun sayangnya langkah mereka tersebut justru mengundang perhatian PBB yang setelah itu memutuskan untuk mengintervensi ‘Aksi Polisionil’ Belanda terhadap Indonesia. Hal ini pun yang berhasil menghentikan agresi militer masif Belanda.

Setelah langkah intervensi yang dilakukan PBB tersebut, kedua belah pihak yang bersitegang setuju untuk mengadakan kesepakatan ulang karena hasil kesepakatan dari Perjanjian Linggarjati ternyata tidak berhasil. Perdana Menteri Amir Syarifufdin yang menggantikan Sutan Syahrir, memimpin delegasi Republik Indonesia untuk berunding di kapal Renville milik Tentara Amerika yang pada tanggal 17 Januari 1948 sedang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priok. Namun ternyata hasil perundingan Renville dianggap sangat merugikan pihak Republik Indonesia, karena angkatan bersenjata Republik Indonesia (TNI) harus keluar dari wilayah yang telah diduduki tentara Belanda. Dengan kata lain, angkatan bersenjata Republik Indonesia  tidak boleh berada di dalam ‘Garis Van Mook’. Oleh karena itu, pasukan Divisi Siliwangi atau Komando Daerah Militer III harus ditarik kembali dari wilayah Jawa Barat.

perjanjian renville
long march siliwangi foto oleh historia.id

Ditariknya Tentara Nasional Indonesia (TNI) diikuti dengan terjadinya peristiwa yang tak terlupakan yakni, long march Divisi Siliwangi yang dikenal sebagai Long March Siliwangi. Long March Siliwangi adalah sebuah perjalanan panjang yang diakibatkan peristiwa ditariknya angkatan besenjata Republik Indonesia (TNI) dari Jawa Barat menuju Jawa Tengah dan Yogyakarta pada 4 Februari 1949 sebagai konsekuensi dari perjanjian Renville yang merugikan Indonesia.

Setelah diadakannya Perjanjian Renville tersebut, ternyata berakibat buruk bagi pihak Republik Indonesia, salah satunya adalah karena terjadinya krisis internal. Krisis internal tersebut berupa Komite Nasional Indonesia Pusat (KNI-P) yang pada masa itu berperan sebagai parlemen sementara, mengajukan mosi tidak percaya pada Kabinet Amir Syarifuddin yang saat itu menjabat sebagai Perdana Menteri. Mosi tersebut berujung kejatuhan bagi Kabinet Amir Syarifuddin. Sejalan dengan jatuhnya Kabinet Amir Syarifuddin, Presiden Sukarno mengambil langkah keputusan yang besar. Ia lalu menunjuk Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagai formatir kabinet dan menjabat sebagai Perdana Menteri menggantikan Amir Syarifuddin. Kemudian Kabinet Hatta pun memulai program penyederhanaan dan rasionalisasi organisasi pertahanan negara.

Sumber : https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/muspres/perjanjian-renville-17-januari-1948/

Isi Perjanjian Renville

Terdapatnya polemik dan kerugian sebelah pihak yang terjadi pascaperistiwa kesepakatan tersebut, berikut ini merupakan isi dari Perjanjian Renville, antara lain :

  1. Belanda masih berdaulat atas seluruh indonesia sampai kedaulatan diserahkan kepada republik indonesia serikat, yang wajib segera dibentuk.
  2. RIS mempunyai kedudukan yang sejajar dengan negeri belanda dalam UNI Indonesia-Belanda.
  3. Republik indonesia menjadi sebuah bagian negara dari RIS.
  4. Pasukan dari republik indonesia yang terdapat didaerah penduduk harus ditarik masuk ke daerah republik indonesia.
  5. Sebelun terbentuknya RIS belanda mampu menyerahkan sebagian dari kekuasaannya pada pemerintahan federal sementara.

Rumusan Perjanjian Renville

Berikut ini adalah rumusan dari isi kesepakatan yang telah dilakukan dalam Perjanjian Renville, antara lain :

  1. Belanda hanya akan mengakui Jawa tengah, Yogyakarta, dan Sumatera merupakan bagian wilayah Republik Indonesia
  2. Disetujui sebuah garis demarkasi yang memisahkan antara wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda
  3. TNI ditarik kembali dari daerah kantongnya di wilayah pendudukan di sekitar Jawa Barat dan Jawa Timur.
Author